Mengapa Pengadaan Melalui E-Purchasing Lebih Disukai Dinas Dibanding Tender Konvensional?

Digitalisasi pengadaan pemerintah berkembang pesat dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan laporan LKPP, transaksi e-catalog nasional meningkat signifikan dari Rp 131 triliun pada 2023 menjadi lebih dari Rp 160 triliun pada 2024, menandakan percepatan adopsi pengadaan digital di berbagai instansi. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dinas semakin membutuhkan mekanisme pengadaan yang cepat, efisien, dan minim hambatan birokrasi. Situasi ini membuat e-purchasing menjadi pilihan utama dibanding tender konvensional yang memerlukan waktu panjang.

Perubahan ini juga tampak pada berbagai instansi daerah, termasuk DLH Jeneponto yang memanfaatkan sistem pengadaan berbasis digital untuk meningkatkan keteraturan proses pembelian. Informasi pengadaan mereka dapat ditemukan pada laman https://dlhkabjeneponto.org/pengadaan/. Pergeseran menuju e-purchasing tidak hanya soal mengikuti perkembangan teknologi, tetapi karena dinas membutuhkan proses yang lebih stabil dan mudah dipertanggungjawabkan.

Perubahan sistem pengadaan pemerintah berjalan cepat seiring meningkatnya kebutuhan birokrasi untuk bekerja lebih efisien, transparan, dan mudah diaudit. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dinas di tingkat daerah maupun pusat mulai mengutamakan e-purchasing sebagai metode pengadaan yang dianggap lebih stabil dan efektif dibanding tender konvensional. Fenomena ini diperkuat oleh data serapan belanja nasional yang menunjukkan peningkatan pesat penggunaan e-catalog LKPP sejak 2023 hingga 2025, terutama pada sektor belanja barang rutin, pengadaan jasa sederhana, dan pemenuhan kebutuhan mendesak.

Tren ini juga terlihat pada berbagai instansi, termasuk DLH Jeneponto yang secara aktif memanfaatkan sistem pengadaan berbasis digital untuk menjaga keteraturan proses pembelian dan meminimalkan risiko administratif. Informasi berkaitan dengan praktik pengadaan mereka tercantum jelas pada laman https://dlhkabjeneponto.org/pengadaan/. Pergeseran menuju e-purchasing bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan karena dinas membutuhkan mekanisme yang mempersingkat rantai birokrasi dan mengurangi kerentanan terhadap kegagalan pengadaan.

Pengertian Singkat E-Purchasing dan Tender Konvensional

E-purchasing merupakan metode pembelian barang dan jasa pemerintah melalui sistem elektronik LKPP, terutama melalui e-catalog nasional, sektoral, maupun lokal. Di dalam platform tersebut, penyedia menampilkan produk lengkap dengan deskripsi, spesifikasi, dan harga yang dapat dipilih langsung oleh dinas sesuai kebutuhan. Metode ini dipayungi oleh Perpres 16/2018 beserta perubahannya.

Tender konvensional memiliki struktur proses yang lebih panjang karena penyedia harus mengikuti tahapan administrasi, teknis, harga, hingga penetapan pemenang. Model ini tetap digunakan untuk pengadaan kompleks yang memerlukan penilaian teknis mendalam.

Proses Lebih Cepat dan Efisien

Tender konvensional sering memerlukan waktu 30–60 hari hingga pemenang ditetapkan. Sebaliknya, e-purchasing memungkinkan dinas menyelesaikan proses pemilihan penyedia hanya dalam hitungan jam hingga beberapa hari, tergantung jenis pengadaan. Percepatan ini sejalan dengan arahan percepatan belanja pemerintah yang terus didorong sejak 2023.

Salah satu alasan terbesar dinas memilih e-purchasing adalah kecepatan proses. Tender konvensional dapat berlangsung berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Setiap tahap menuntut verifikasi dan evaluasi yang tidak bisa dilewati.

E-purchasing memotong sebagian besar rantai birokrasi tersebut. Dinas dapat memilih produk langsung dari katalog digital. Hal ini sangat membantu untuk pengadaan rutin seperti perangkat kantor, jasa kebersihan, ATK, dan kebutuhan operasional lainnya. Efisiensi ini berpengaruh besar pada peningkatan serapan anggaran.

Mengurangi Risiko Kegagalan Tender

Tender sering gagal akibat kelengkapan dokumen peserta, harga tidak sesuai HPS, atau tidak adanya penyedia yang memenuhi kualifikasi. E-purchasing menekan risiko tersebut karena seluruh produk yang tampil sudah melewati verifikasi sistem.

Dengan demikian, peluang kegagalan pengadaan lebih kecil. Dinas dapat melanjutkan proses tanpa harus mengulang tender dari tahap awal, yang sering kali menghabiskan waktu dan anggaran.

Transparansi Lebih Tinggi

Transparansi menjadi salah satu faktor utama mengapa e-purchasing lebih dipercaya. Semua harga dan spesifikasi produk ditampilkan secara terbuka. Setiap proses yang dilakukan pejabat pengadaan tercatat otomatis dalam sistem digital sehingga mudah ditelusuri auditor.

Model ini membentuk ekosistem pengadaan yang minim intervensi dan mengurangi potensi penyimpangan. Proses pemilihan penyedia tidak lagi bergantung pada penilaian manual yang rentan multi-tafsir.

Standarisasi Produk dan Harga

Sebelum suatu produk masuk ke e-catalog, penyedia harus melewati proses verifikasi sesuai ketentuan LKPP. Ini menghasilkan standar kualitas yang lebih konsisten. Dinas dapat memilih produk dari kategori yang telah diatur spesifikasinya.

Standarisasi ini mengurangi risiko kesalahan teknis dalam penyusunan HPS. Dinas juga mendapat kepastian bahwa produk yang dipilih sesuai kebutuhan dan tidak keluar dari batas wajar harga pasar.

Mudah Dipertanggungjawabkan

Salah satu keunggulan terbesar e-purchasing adalah kemudahan dalam proses audit. BPK, Inspektorat, maupun APIP dapat menelusuri alur pengadaan dengan cepat karena semua aktivitas terekam otomatis dalam sistem.

Jejak digital yang lengkap membantu pejabat pengadaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan pembelian tanpa harus memeriksa dokumen manual yang tebal. Transparansi ini sejalan dengan penguatan integritas birokrasi.

Mendukung UMKM dan Produk Dalam Negeri

Kebijakan afirmasi UMK/PDN diperkuat dalam berbagai regulasi pemerintah. Melalui e-catalog, UMKM mendapat kesempatan lebih besar untuk menampilkan produknya pada pasar pengadaan pemerintah.

Dinas yang memilih e-purchasing turut mendukung peningkatan ekonomi lokal karena belanja diarahkan pada penyedia domestik. Banyak produk yang sebelumnya sulit bersaing dalam tender kini lebih mudah diakses melalui mekanisme katalog digital.

Menghemat Biaya Administrasi

Tender konvensional memiliki biaya proses yang tidak sedikit. Mulai dari penyusunan dokumen pemilihan, operasional panitia, hingga kegiatan klarifikasi. E-purchasing memangkas hampir seluruh kebutuhan tersebut.

Biaya administratif yang berkurang memberi ruang lebih besar bagi dinas untuk mengalokasikan anggaran secara optimal pada kebutuhan pengadaan utama.

Kapan Tender Konvensional Tetap Dibutuhkan?

Berikut perbandingan ringkas antara e-purchasing dan tender konvensional untuk membantu pembaca memahami perbedaan mendasar:

Penjelasan perbandingan antara e-purchasing dan tender konvensional dapat disampaikan tanpa tabel. E-purchasing lebih unggul dari sisi kecepatan karena tidak membutuhkan evaluasi administrasi yang panjang. Risiko gagal pengadaan jauh lebih rendah karena seluruh produk di e-catalog sudah diverifikasi. Transparansi juga lebih tinggi karena harga dan spesifikasi terlihat jelas oleh publik.

Tender konvensional tetap relevan pada kondisi tertentu seperti proyek konstruksi besar, konsultansi yang membutuhkan analisis mendalam, serta kebutuhan teknis yang belum tersedia di e-catalog. Proses tender memberi ruang evaluasi detail, tetapi membutuhkan waktu dan biaya administrasi lebih besar.

Tidak semua pengadaan dapat dilakukan dengan e-purchasing. Tender tetap relevan pada kondisi berikut:

• pekerjaan konstruksi berskala besar,

• jasa konsultansi yang membutuhkan penilaian teknis mendalam,

• barang atau jasa yang belum tersedia di e-catalog,

• kebutuhan dengan spesifikasi teknis sangat kompleks.

Pada situasi ini, tender memberi ruang evaluasi yang lebih terstruktur sesuai kebutuhan teknis.

Efisiensi dan Transparansi Menjadi Faktor Penentu

E-purchasing semakin disukai dinas karena memberikan kepastian proses, mempercepat waktu pengadaan, meningkatkan akuntabilitas, serta memudahkan dinas dalam pemeriksaan. Metode ini telah membantu banyak instansi, termasuk DLH Jeneponto, menjalankan pengadaan dengan lebih tertib dan terstruktur, sebagaimana dapat dilihat pada informasi pengadaan yang mereka tampilkan secara terbuka.

Tender konvensional memang tetap diperlukan pada situasi tertentu, tetapi untuk pengadaan rutin dan standar, e-purchasing menjadi pilihan paling efektif.

Berbagi :